KARAWANG | FAKTAPLUS.WEB.ID | Pelaksanaan kegiatan Reses Anggota Komisi IX DPR RI, . Hj. dr. Cellica Nurrachadidrana, M.H.Kes., di Gedung Dakwah Muhammadiyah Karawang menuai polemik. Sejumlah awak media yang hadir meliput agenda bertema “Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan” mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran publikasi yang diduga tidak dibagikan secara merata kepada media yang melakukan peliputan.
Kekecewaan mencuat setelah beberapa jurnalis mencoba meminta penjelasan kepada panitia dan tim teknis kegiatan terkait mekanisme alokasi anggaran media yang melekat dalam agenda reses tersebut. Namun, jawaban yang diterima justru memunculkan tanda tanya baru.
Menurut pengakuan sejumlah wartawan, pihak panitia menyebut bahwa anggaran publikasi untuk kegiatan di Gedung Dakwah Muhammadiyah tidak tersedia karena telah dialokasikan pada titik kegiatan reses lainnya.
Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari kalangan jurnalis. Mereka menilai alasan tersebut tidak menjawab substansi persoalan, yakni soal transparansi penggunaan anggaran negara yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.
“Kalau memang ada anggaran publikasi, dasar pembagiannya apa? Siapa yang menentukan media yang mendapat akses dan siapa yang tidak? Ini yang perlu dijelaskan secara transparan,” ujar salah seorang wartawan yang hadir di lokasi.
Para jurnalis menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan semata persoalan kemitraan publikasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui wakil rakyat.
Namun demikian, dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap media tertentu dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan dan merusak hubungan kemitraan yang selama ini dibangun antara insan pers dan penyelenggara kegiatan pemerintah maupun legislatif.
Lebih jauh, sejumlah wartawan mempertanyakan apakah mekanisme pengelolaan anggaran publikasi dalam kegiatan reses tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Pasalnya, dana yang digunakan dalam kegiatan reses bersumber dari anggaran negara yang penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan.
Polemik ini juga memunculkan pertanyaan mengenai standar operasional tim pelaksana kegiatan di lapangan. Apakah terdapat daftar media yang telah ditentukan sebelumnya? Apakah ada kriteria khusus dalam penunjukan media publikasi? Atau justru terjadi pengelolaan anggaran yang tidak transparan di tingkat pelaksana?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari dr. Hj. Cellica Nurrachadiana maupun perwakilan resmi tim reses terkait dugaan tebang pilih anggaran publikasi dan keluhan sejumlah jurnalis tersebut.
Para insan pers berharap adanya penjelasan terbuka kepada publik guna menghindari spekulasi yang berkembang. Transparansi dianggap penting agar setiap penggunaan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan publikasi kegiatan reses, dapat dipahami dan diawasi bersama.
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran negara tidak hanya harus tepat sasaran, tetapi juga harus bebas dari kesan diskriminatif dan mampu menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media sebagai pilar demokrasi.
Fitria N
